"Kalau memang FPI cinta damai dan menghormati orang lain, seharusnya jangan memaksakan diri untuk membentuk organisasi tersebut di Kalteng. Hormati keputusan warga setempat dan jangan membawa-bawa nama agama untuk permasalahan ini," kata Lucas di Palangkaraya, Senin (13/2).
Lucas membantah penolakan FPI di Kalteng atas instruksi Gubernur Agustin Teras Narang. Penolakan terhadap FPI tersebut murni suara masyarakat Dayak dan itu semua dapat dibuktikan.
Menurutnya, unjuk rasa yang sempat merusak rumah calon pengurus FPI terjadi akibat kekecewaan masyarakat. Meski sudah dilarang, pengurus FPI pusat masih memaksakan diri untuk menghadiri pengukuhan FPI di Kalteng. "Namun kerusakan tersebut nantinya akan dipertanggungjawabkan oleh Gerakan Pemuda Dayak Indonesia Kalteng. Salah satunya dengan mengganti kerugian. Kami tidak ingin sesama warga setempat terjadi perselisihan. Semua masalah sudah terselesaikan dengan baik," ucapnya.
Lucas juga menjelaskan, alasan penolakan terhadap FPI di Kalteng segera disosialisasikan. Sebab, banyak masyarakat yang memberikan dukungan, namun minta penjelasan terkait masalah tersebut.
Berbagai tokoh masyarakat lintas agama, suku, dan ormas, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kalteng sepakat menolak pelantikan FPI di kawasan setempat. Hal itu dibuktikan dengan adanya surat pernyataan sikap yang menolak kehadiran FPI di Kalteng dan ditandatangani oleh tokoh masyarakat lintas agama, suku, dan Ormas.
No comments:
Post a Comment